KERJASAMA INDONESIA CHINA DI BIDANG MILITER BERKEMBANG SANGAT PESAT

INDONESIA - Pejabat pemerintah Indonesia mengatakan hubungan militer dan pertahanan dengan Republik Rakyat China (RRC) semakin berkembang luas dan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kolonel Lek Suryamargono, mengatakan kedua pemerintahan terus mengintensifkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis yang telah disepakati pada 25 April 2005.

"Kepala Pemerintahan kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama bidang pertahanan kedua negara atau Agreement Between The Ministry of Defence, The Republic of Indonesia and The Ministry of National Defence, The People`s Republic of China on Bilateral Defence Cooperation, pada November 2007," ungkapnya, Selasa.

Namun, lanjut dia, kesepakatan itu belum mendapat ratifikasi dari DPR.

"Meski begitu, kedua negara sepakat untuk membentuk forum konsultasi bilateral terkait kerja sama pertahanan dan militer kedua pihak. Dan kini Indonesia dan Cina telah menjalin kerja sama bidang pertahanan dan militer di bidang pendidikan dan latihan, pertukaran kunjungan antar kedua negara, kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, produksi bersama, alih teknologi," ujar Suryamargono.

Ia menambahkan bentuk kerja sama pertahanan dan militer kedua negara akan terus ditingkatkan baik dari segi jumlah personel yang terlibat dalam program pertukaran perwira maupun materi latihan dan pendidikan yang dikerjasamakan kedua pihak.

Indonesia China Mantapkan Alih Teknologi Rudal 

Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat China kini terus memantapkan proses alihteknologi pengembangan produksi bersama peluru kendali C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kolonel Lek Suryamargono, Selasa mengatakan dalam setiap alat utama sistem senjata dari mancanegara, Indonesia mensyaratkan alihteknologi termasuk dalam pembelian rudal C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

"Pemerintah China sepakat untuk melakukan alihteknologi dari proses awal, dan kini tengah dimantapkan agar ke depan Indonesia juga benar-benar mampu memproduksi rudal tersebut," katanya.

Surya menambahkan pembelian rudal C-705 itu merupakan bagian dari kerja sama industri pertahanan kedua negara. Kerja sama industri pertahanan kedua negara tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Wakil Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan Industri Nasional Pertahanan China.

Dalam nota kesepakatan itu, disepakati lima hal pokok yakni setiap pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah "G to G", alihteknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, "up-grade" dan pelatihan.

"Ada pula produksi bersama dan pemasaran bersama atas produk persenjataan tertentu yang disepakti. Antara lain peluru kendali C-705," ungkap Suryamargono.

Tentang siapa pihak Indonesia yang akan menjalankan alihteknologi tersebut, ia mengatakan,"belum tahu apakah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL. Yang jelas, Pemerintah China telah sepakat untuk melakukan alihteknologi dan prosesnya kini terus dimantapkan mekanismenya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yugiantoro melakukan kunjungan langsung ke "China Precissision Machinnery Import Export Cooperation" (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 pada Februari 2012.

Dari hasil kunjungan itu, dijajaki kemungkinan pabrik pembuatan rudal C-705 di Indonesia.

INDONESIA - CHINA MANTAPKAN ALIH TEKNOLOGI PELURU KENDALI

INDONESIA - Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta Senin mengatakan, proses alih teknologi menjadi syarat utama dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, termasuk peluru kendali dari China.

"Selain itu, kita juga telah menjajaki kerja sama produksi bersama rudal tersebut sebagai produk nasional," kata Brigjen Hartind Asrin menambahkan.

Rangkaian proses alih teknologi itu antara lain ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi. 

Sebelumnya, kedua pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis pertahanan kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan industri nasional pertahanan China, Chen Qiufa.

Nota kesepahaman itu mencakup lima poin yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan tertentu yang disepakati kedua pihak dalam kerangka "G to G".

Kedua, alih teknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan.

Tiga poin lainnya adalah kerja sama produk peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu serta pemasaran bersama dalam dan di luar negara masing-masing. 

Selama di China, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan China, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga berencana melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang.

Tak hanya itu, Menhan juga berencana meninjau perusahaan roket dan peluru kendali China ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd) . 

TNI Lebih Pilih Impor daripada Pindad

INDONESIA - PT Pindad, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam produksi persenjataan perang, mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.”Contohnya, bom tajam BT-250. Kami sudah menawarkan produk ini sejak 10 tahun, tetapi belum juga diambil sampai sekarang,” ujar Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/8/2011), saat memaparkan materi tentang Dukungan PT Pindad (Persero) Dalam Membangun Pertahanan dan Keamanan Negara kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Adik, tahun 2011, Pindad belum menandatangani satu kontrak pembelian pun dengan TNI, akibat lambatnya proses anggaran. Padahal, TNI adalah pangsa pasar Pindad yang terbesar, yakni 80 persen dari total penjualan.”Kami perkirakan penjualan ke TNI bisa mencapai Rp 900 miliar, sedangkan ke Polri hanya Rp 8 miliar. Sehingga total penjualan mencapai Rp 1,4 triliun,” ujarnya.

Adik menyebutkan, harga jual senjata yang ditawarkan rata-rata masih jauh lebih murah dibandingkan senjata yang dibeli TNI. Sebagai contoh, senjata khusus penembak jitu (sniper) yang dimiliki TNI mencapai Rp 450 juta per unit, padahal Pindad punya yang nilainya Rp 150 juta per unit.”Ini sempat dijadikan dengan anggaran yang sama besar, dari 30 unit bisa menjadi 100 unit kalau beli dari Pindad,” katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, Pindad termasuk industri strategis yang membutuhkan dukungan. Pemerintah sudah menegaskan, seluruh persenjataan yang bisa dibuat di dalam negeri harus dibeli dari industri dalam negeri.”Sinergi antar-BUMN dan pengembangan riset akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi Pindad,” ujarnya.

TNI Wajib Beli Alutsista Produk Dalam Negeri

INDONESIA - Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, Syahfan Badri Sampurno mengatakan, pengembangan produksi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Hal ini untuk mempercepat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyiapan alutsista.

“Ke depan TNI juga harus diwajidkan untuk prioritas membeli alutsista dari produk BUMN strategis dalam negeri sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme antara TNI dan BUMN strategis,” kata Syahfan di gedung DPR, Selasa (19/7).

Menurut Syahfan, pengembangan alutsista dari dalam negeri juga diharapkan TNI mendapatkan alutsista sesuai yang diharapkan secara cepat dan lebih murah. Di sisi lain, BUMN strategis juga dapat survive. Bahkan memungkinkan untuk mengembangkan produknya dengan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang semakin berkualitas. Hal ini sejalan dengan program restrukturisasi BUMN-BUMN tersebut yang sekarang sedang collapse.

Ia menjelaskan, rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan di Kopo, Bogor, 17 Juli 2011 dengan agenda pembahasan APBN-P 2011, ditekankan pula perlunya diwajibkan kepada TNI untuk melakukan belanja Alutsista pada BUMN yang merupakan industri strategis dalam negeri.

Menurutnya, Badan Anggaran DPR telah memutuskan untuk memberikan anggaran pada PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI) dan beberapa BUMN lainnya dalam bentuk realokasi hutang-hutangnya menjadi Penyertaan Modal Negara (PNM). Juga memberikan bantuan berupa fresh moneykhususnya kepada PTDI dan PT PAL. “Saya menyambut baik, ini wujud keberpihakan pada pengembangan BUMN strategis kita,” katanya.

Politisi dari PKS ini menambahkan, restrukturisasi harus disinergikan dengan TNI selaku konsumen utama produk BUMN strategis. TNI juga harus memberikan order ke mereka agar keberlangsungan hidupnya dapat dilanjutkan. Syahfan juga mengingat direksi BUMN untuk memanfaatkan modal pemerintah dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan industri strategis bangsa. Karena ini menjadi momentum penting bagi pengembangan BUMN industri strategis kita.

“Manfaatkan secara benar untuk kemandirian bangsa. Jangan menyia-nyiapkan kepercayaan yang sudah diberikan,” katanya.

“Jangan sampai BUMN Strategis kita malah hidup segan mati tak mau, karena TNI lebih memilih impor daripada memesan ke dalam negeri. Padahal dari segi kemampuan, BUMN Strategis kita tidak kalah dibandingkan impor,” katanya.

Sebenarnya, kata Syahfan, BUMN seperti produk dari PT Krakatau Steel, PT PAL dan PTDI cukup sering dipesan oleh luar negeri. Ini menunjukkan kualitas produk BUMN kita cukup baik dan bisa bersaing di pasar international.

SEGERA INDONESIA BAKAL MILIKI PESAWAT PENGINTAI TANPA AWAK

INDONESIA - Indonesia bakal memiliki empat pesawat pengintai tanpa awak yang memanfaatkan teknologi buatan Israel.Rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk mendatangkan empat pesawata tanpa awak tampaknya akan diamini Komisi I DPR RI.

Meski belum mendapat tanggapan secara resmi dari DPR, namun Anggota Komisi I Salim Mengga mengatakan bahwa rencana pembelian ini bakal disetujui."Pesawat tanpa awak ini adalah hasil teknologi Israel. Rencana itu tampaknya akan disetujui," sebut Salim, akhir pekan kemarin di Jakarta.

Rencana kontrak untuk pembelian empat pesawat tanpa awak tersebut, senilai US$16 juta. pesawat akan datang 18 bulan setelah kontrak diteken.Dijelaskan bahwa pesawat itu mampu terbang sampai 200 kilometer. Dengan sedikit modifikasi maka daya jelajahnya diprediksi dapat mencapai 400 kilometer.

Selain itu, pesawat yang diproduksi oleh Kital Philippine Corporation (KPC) ini bisa dioperasikan secara manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.Melengkapi persenjataan nasional, lanjut anggota DPR Dapil Sulbar itu, Komisi I juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di eropa.

Tujuan kunjungan, salah satunya terkait dengan permintaan persetujuan Menteri Pertahanan dalam membeli tank Leopard yang diajukan ke komisi I.Sejumlah anggota komisi akan melihat langsung pabrik persenjataan di Jerman. "Sebelum reses, saya diutus ke Jerman melihat pabrik persenjataan secara langsung, juga pabrik leopard," terangnya.